Cara Menghitung PPH 21 Terbaru 2018 – PTKP 2016 –

Rumus Cara Menghitung PPH 21 tahun 2018 yang benar. Pada ulasan kali ini kami akan berbagi bagaimana cara menghitung PPH 21 yang benar sesuai dengan aturan PTKP 2016 yang berlaku dalam perundang-undangan. PPH21 merupakan singkatan dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Nah, bagi anda yang masih belum tahu tentang apa itu yang dimaksud dengan PPH 21, berikut adalah penjelasannya.

Pengertian PPH21

PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Siapa Peserta Wajib/ Objek PPH 21?

Peserta wajib pajak PPh 21 ialah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan. Secara lebih rinci peserta wajib pajak adalah sebagai berikut:

cara menghitung pph 21

1.) Pegawai;
2.) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupapakan wajib pajak PPh 21
3.) Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

  • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
  • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
  • Olahragawan;
  • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  • Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  • Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  • Agen iklan;
  • Pengawas atau pengelola proyek;
  • Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  • Petugas penjaja barang dagangan;
  • Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
  • Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

4.) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21;

5.) Mantan pegawai; dan/atau

6.) Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

  • Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  • Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  • Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  • Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
  • Peserta kegiatan lainnya.

Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terhadap penghasilan berupa bonus dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun seperti jasa produksi, gratifikasi, tunjangan hari raya, atau tahun baru, atau premi dilakukan berdasarkan, pertama, Peraturan Menteri Keuangan PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kedua, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Cara Menghitung PPH 21

Berikut ini diberikan dua ilustrasi contoh menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21 Terhadap Bonus. Contoh pertama, Budi (tidak kawin) bekerja pada PT Hijau Daun dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 20xx Budi memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 20xx Budi memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp2.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Budi membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00. Bila diminta menghitung PPh 21 atas Bonus, maka cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):
Gaji setahun (12xRp2.500.000,00) Rp 30.000.000,00
Bonus Rp 5.000.000,00(+)
Penghasilan bruto setahun Rp 35.000.000,00

Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 5% x Rp 35.000.000,00 = Rp 1.750.000,00
2. luran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00 = Rp 720.000,00(+)
Rp 2.470.000,00(-)
Penghasilan neto setahun Rp 32.530.000,00

PTKP
– untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 8.230.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 8.230.000,00 = Rp 411.500,00

PPh Pasal 21 atas Gaji setahun
Gaji setahun (12 x Rp2.500,000,00) Rp 30.000.000,00

Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 5% x Rp 30.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
2. luran pensiun setahun 12 x Rp 60.000,00 = Rp 720.000,00(+)
Rp 2.220.000,00(-)
Penghasilan neto setahun Rp 27.780.000,00

PTKP
– untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00(-)
Penghasilan Kena Pajak Rp 3.480.000,00

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 3.480.000,00 = Rp 174.000,00

PPh Pasal 21 atas Bonus
PPh Pasal 21 atas Bonus adalah:
` Rp 411.500,00 – Rp 174.000,00= Rp 237.500,00.

Sekian ulasan mengenai rumus PPH 21 beserta contoh cara menghitung PPH 21 yang benar disertai dengan contoh soal dan jawaban yang dapat kami tuliskan untuk anda. Semoga apa yang telah kami tulis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.

Cara Menghitung PPH 21 Terbaru 2018 – PTKP 2016 – | rumusmenghitung | 4.5